KPK periksa Bupati Bogor soal kasus lahan makam

komisi pemberantasan korupsi (kpk) memeriksa bupati bogor, rachmat yasin, terkait persentasi suap di pengurusan izin tujuan pembangunan info pemakaman bukan umum (tpbu).

saya dipanggil dijadikan saksi kasus tertangkap tangannya ketua dprd, papar rachmat saat datang ke gedung kpk jakarta selama selasa kurang lebih pukul 10.30 wib.

saya sudah berkomunikasi pilihan dengan sms, namun tak tentang lahan, jawab rachmat saat ditanya soal hubungannya dengan ketua dprd kabupaten bogor, iyus djuher, dan adalah tersangka pada angka tersebut.

rachmat yasin merupakan orang dan menandatangani surat keputusan izin tpbu seluas 100 hektare selama desa antajaya, kecamatan tanjungsari, kabupaten bogor, jawa barat.

Informasi Lainnya:

pada pemeriksaan di kamis (25/4), wakil bupati bogor, karyawan faturachman, menyampaikan proses pengajuan izin tpbu telah tuntas.

proses pengajuan telah tuntas, yang mengajukan pt garindo perkasa, telah ada sk bupati, telah ada kajian lapangan serta teknis namun saat sk bupati beranjak akan tetapi banyak tangkap tangan dan memberikan biaya, katanya.

tapi izin lokasi tidak menunjukkan kepemilikan, jadi cuma wilayah saja yang kami tunjukan oleh karenanya tak menyangkut kepemilikan, ujarnya.

direktur pt garindo, perkasa sentot susilo, mengajukan izin tpbu itu dari 2012. karyawan menyatakan belum pernah bertemu serta berkomunikasi dengan perkasa sentot susilo.

kpk menjerat perkasa sentot susilo pada 16 april 2013, ketika menyerahkan uang rp800 juta pada pegawai dinas studi kabupaten bogor, usep jumeino, selama rest area sentul.

dalam persentasi ini, kpk telah memutuskan lima tersangka yakni iyus djuher, perkasa sentot susilo, usep jumeino, pegawai honorer selama pemkab bogor, listo wely sabu, dan direktur operasional pt garindo perkasa, nana supriatna.