ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah usah menyertakan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) selama membuat kebijakan-kebijakan dan menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra yang tepat diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka yang benar-benar tahu keadaan di lapangan, mulai dari pergi sampai hingga di luar negeri, papar mahfud pada jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertema mendorong kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki menjadi bagian daripada proses pelayanan juga perlindungan kepada para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab itu, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan peluang dan akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki dengan objek wisata meningkatkan mutu sistem untuk pekerja migran, mulai dari perekrutan, pendidikan dan latihan, perlindungan selama di luar negeri, sampai melalui pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar sebagai mitra dalam berbagai proses kebijakan, bukan dibuat objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya dalam ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran baru belum maksimal makanya masih belum bisa diaplikasikan pada penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan tersebut dia beritahukan dijadikan tanggapan atas keluhan dari bagian apjati yang merasa bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dijadikan mitra selama membeli kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak yang paling berperan pada lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan di pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan menjadi pelaksana pada lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan yang menyertakan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan bila ada kesuksesan juga prestasi pemerintah dan melayani, tapi manakala banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa bagian pjtki sesungguhnya kerap berhasil menyelesaikan urusan-urusan para pekerja migran selama luar negeri, tergolong angka hukum melalui pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah selama luar negeri oleh karenanya cenderung besar untuk melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji terhadap apjati agar menyampaikan masukan itu terhadap pemerintah agar diselenggarakan pembicaraan untuk mewujudkan kebijakan yang bisa mengakibatkan cuaca upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah berbagai input ini aku berbagi terhadap pemerintah, kta mau membahas lagi agar menggunakan tahu apakah telah pas ataupun masih ada dan perlu diperbaiki, ujar mahfud.
